A. FKPMR Lahir Dari Rahim Reformasi

      FKPMR adalah singkatan dari Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 21 Juni 1998, bertepatan satu bulan setelah lengsernya Presiden Soeharto dan dimulainya suatu era baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang dikenal sebagai Era Reformasi.

      Dibentuk dan dideklarasikannya FKPMR bertepatan satu bulan setelah dimulainya Era Reformasi bukanlah tanpa alasan, bahkan momentum itu sarat dengan nilai perjuangan.

      Menjelang lengsernya Soeharto sebagai pemegang tampuk kekuasaan negara selama 32 tahun, di Provinsi Riau seperti juga di Jakarta dan berbagai daerah di Indonesia telah terjadi gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan kampus yang terdiri dari mahasiswa maupun dosen, yang menuntut lengsernya Presiden Soeharto dan dibangunnya kembali demokrasi di Indonesia.

      Gelombang gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan kampus di Riau (Universitas Riau/UNRI, Universitas Islam Riau/UIR, Universitas Lancang Kuning/Unilak, Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sultan Syarif Kasim, dan beberapa perguruan tinggi lain di Riau) sejak awal tahun 1998, terus berkembang menjadi gerakan yang massive. Gerakan/ perjuangan reformasi secara nasional mencapai puncaknya dengan pernyataan mundurnya Presiden Soeharto dan diserahkannya kepemimpinan negara kepada BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.

      Bagi beberapa tokoh Riau, lengsernya Presiden Soeharto dijadikan momentum perjuangan untuk merebut hak-hak masyarakat Riau yang sejak kemerdekaan Indonesia telah diabaikan, dimana semua kekayaan dan sumber daya alam Riau dijadikan sumber keuangan negara, sedangkan rakyat Riau sendiri tidak menikmati apapun dari kekayaan dan sumber daya alam tersebut, bahkan rakyat Riau tetap dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Untuk itu pada tgl 24 Mei 1998 (tiga hari setelah lengsernya Presiden Soeharto) beberapa tokoh Riau (yang diprakarsai oleh Prof. Dr. Muchtar Ahmad) berkumpul di Kantor Lembaga Penelitian Industri dan Perkotaan (LPIP) UNRI di Jl. Pattimura untuk menyusun konsep pemikiran terkait reformasi di Riau. hadir juga dalam pertemuan itu Dr. Alfitra Salamm, putera Riau yang bekerja di LIPI Jakarta.

      Pada pertemuan tanggal 24 Mei 1998 tersebut hadir sejumlah tokoh yang didominasi kalangan kampus, baik akademisi maupun mahasiswa dan dibentuklah Lembaga Pemantau Reformasi Riau (LPRR) dan Ashaluddin Jalil sebagai sekjennya, yang kemudian karena banyak lahir kelompok-kelompok reformasi ditengah-tengah masyarakat Riau, maka LPRR dikembangkan menjadi Gabungan Kekuatan Reformasi Riau (GKRMR) yang bertugas memperjuangkan berbagai agenda reformasi di Riau.

      Akan tetapi ada sejumlah Tokoh-tokoh Senior yang selalu mengikuti rapat-rapat/ diskusi-diskusi di GKRMR tetapi tetap merasa perlu membentuk suatu organisasi khusus untuk tokoh-tokoh Melayu Riau guna memperjuangkan agenda reformasi terkait "kepentingan masyarakat Melayu Riau". Tokoh-tokoh tersebut antara lain Alm. Drs. H. Razali Yahya dan Alm. KH. Abdul Kadir MZ, dan menyampaikan keinginan tersebut di dalam rapat GKRMR dan mendapat respon yang positif.

      Kedua tokoh tersebut sebenarnya sudah bergabung di Lembaga Adat Melayu Riau tetapi lembaga tersebut pada waktu itu masih bersikap apriori terhadap gerakan reformasi sehingga tak bisa dijadikan perahu untuk memperjuangkan reformasi di Riau, karena itu menurut tokoh-tokoh senior tersebut perlu dibentuk suatu perkumpulan/organisasi/ wadah baru. Tokoh-tokoh yang sudah bergabung di dalam GKRMR terutama tokoh-tokoh Melayu (seperti Prof. Dr. Muchtar Ahmad, Prof. Dr. Tengku Dahril, Prof. dr. H. Tabrani Rab, Hj. Azlaini Agus, Dr. H.M. Nazier Karim MA, dan lain-lain) mendukung gagasan niat baik tersebut.

      Pada tanggal 21 Juni 1998 di Balai Adat Melayu Riau berhimpunlah Tokoh-tokoh Melayu berasal dari berbagai daerah kabupaten/kota di Riau. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk membentuk sebuah wadah perjuangan bagi tokoh-tokoh Melayu Riau untuk menjadi bagian dan mendapatkan manfaat dari kondisi yang terjadi pada waktu itu yakni pergantian rezim pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

      Pengalaman di Tahun 1966 ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto, Riau tidak mengambil peran apapun, seolah memberi cheque kosong kepada rezim Soeharto, karena itu selama era pembangunan 1969-1998 (enam pelita), daerah dan masyarakat Riau tidak mendapat apapun dari kue pembangunan dari Pelita I sampai dengan Pelita VI. Bahkan pada era tersebut tanah/hutan ulayat masyarakat Riau diambil paksa oleh pemerintah atas nama pembangunan, dan diserahkan kepada investor untuk dibangun usaha-usaha perkebunan besar. Pada era itu juga hutan Riau diluluh-lantakkan untuk kepentingan industri pulp dan paper milik Sinar Mas Group dan Raja Garuda Mas Group (sekarang bernama April Group), ditambah pula dengan ratusan ribu hektar lahan yang diberikan kepada kedua industri pulp dan paper tersebut untuk hutan tanaman industri (HTI) guna menjamin ketersediaan bahan baku pasca punahnya hutan alam Riau. Sedangkan di bidang pertambangan minyak bumi, 60% dari produksi minyak bumi di Indonesia keluar dari perut bumi Riau, bahkan Riau pernah memproduksi 1 juta barrel/hari pada beberapa tahun sebelum 1998, tapi tidak setetes pun kesejahteraan yang tertumpah di bumi Melayu. Penambangan pasir darat dan pasir laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Riau (yang sekarang menjadi Provinsi Kepulauan Riau) hanya meninggalkan kerusakan lingkungan yang parah di Karimun, Singkep dan Bintan, sedangkan masyarakat tempatan yang hidup sebagai nelayan semakin miskin karena menurunnya hasil tangkapan akibat kerusakan ekosistem laut.

      Dari perspektif keuangan daerah, Provinsi Riau ditambah 6 (enam) kabupaten/kota di Riau (Pekanbaru, Kampar, Bengkalis, Inhu, Inhil dan Kepulauan Riau) pada tahun anggaran 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 dan 1997/1998 hanya menerima APBD rata-rata Rp 600 - Rp 640 Milyar pertahun yang mencakup Anggaran Sektor dan Inpres. Tidak heran jika sampai dengan Pelita VI (1994-1999) penduduk miskin dan pra sejahtera di Riau mencapai lebih dari 30%, dan tingkat pendidikan masyarakat Riau pada dekade itu hanya setakat tamat SD dan tidak tamat SD.

      Didalam pertemuan tanggal 21 Juni 1998 tersebut, tokoh-tokoh Melayu Riau yang hadir adalah Alm. Drs. H. Razali Yahya, Alm. KH. Abdul Kadir MZ, Alm. H. Abu Samah Amin, Alm. Kol. TNI. Purn. H. Abbas Jamil, Alm. Prof. Dr. M. Saat, Alm. Drs. H. Mustafa Yatim, Alm. H. Moeloek Ismail, Alm. Drs. H. Anwar Saleh, Prof. Dr. H. Muchtar Ahmad M.Sc, Prof. dr. H. Tabrani Rab, Prof. Dr. Ir. Tengku Dahril M.Sc, H. Husnan Syeikh, H. Makmur Hendrik, Drs. H. Kusumagiri, Ir. H. Amhar Hamzah, Alm. Hj. Sakdiah Khalid, H. Tanwir Ayang, Dr. Yusmar Yusuf, dan beberapa tokoh Melayu Riau lainnya yang tak dapat ditulis disini karena keterbatasan dokumentasi.

      Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di dalam pertemuan tersebut sepakat membentuk Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) sebagai wadah perjuangan pergerakan reformasi untuk kepentingan masyarakat Melayu Riau. Nama Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (disingkat FKPMR) itu diusulkan oleh Prof. Dr. H. Muchtar Ahmad dan disetujui oleh semua tokoh yang hadir. Kemudian tokoh-tokoh Melayu yang hadir mengusulkan maksimal 7 nama sebagai Anggota Perdana FKPMR yang mewakili setiap kabupaten/kota madya.

Tokoh-tokoh Melayu Riau yang diusulkan sebagai Anggota Perdana FKPMR adalah sebagai berikut:

B. Agenda Perjuangan FKPMR untuk Masyarakat Melayu Riau

1. Perjuangan dalam rangka Suksesi Gubernur Riau Tahun 1998.

      Pada November 1998 masa jabatan Gubernur Riau Soeripto berakhir, tetapi beredar issue bahwa pemerintah pusat akan memperpanjang masa tugas yang bersangkutan dengan alasan reformasi tentu membawa dampak instabilitas sosial kemasyarakatan. Selain itu beredar pula informasi bahwa untuk menggantikan Soeripto sebagai Gubernur Riau, pemerintah pusat sudah mempersiapkan 2 (dua) figure dari TNI yakni Kol. Karyono dan Faisal Bedi. FKPMR yang baru terbentuk langsung mengantisipasi dengan mengirimkan Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Riau yang dikirim kepada Menteri Dalam Negeri, DPR RI dan DPRD Riau yang isinya antara lain:

• Menolak perpanjangan masa tugas Gubernur Riau dan mendesak segera diadakan Pemilihan Gubernur Riau
• Menolak ditempatkannya figur-figur dari Jakarta dan dari luar Riau as calon Gubernur Riau periode 1998-2003
• Mendesak agar calon-calon Gubernur Riau ke depan harus Putera Melayu Riau.

      Pernyataan sikap yang dibuat oleh FKPMR tersebut ditanggapi secara positif dan di akomodir oleh Pemerintah Pusat dan DPRD Riau, sehingga semua calon Gubernur Riau yang ikut dalam suksesi gubernur tahun 1998 semuanya adalah putera Melayu Riau.

2. Kongres Rakyat Riau (KRR) II

      Atas desakan berbagai kalangan masyarakat, FKPMR melaksanakan Kongres Rakyat Riau (KRR) II pada tanggal 29 Januari sampai dengan 1 Februari 2000 bertempat di Balai Dang Merdu dengan dihadiri oleh sekitar 2000 peserta, mewakili kabupaten, kotamadya, kecamatan, aktivis mahasiswa bahkan suku-suku asli di Riau pun ikut hadir.

      Pasca lahirnya reformasi dan munculnya kebebasan berpikir dan berpendapat, maka di kalangan masyarakat Riau pun lahir berbagai wacana di bidang politik dan pemerintahan, yang jika tidak disikapi secara arif dikhawatirkan akan bermuara pada perpecahan.

      Ketidakadilan dan sistem otoriter pemerintahan selama Orde Baru telah mengakibatkan kemerosotan nilai, kemiskinan ekonomi dan kemunduran taraf hidup, dan sumber daya manusia Riau yang bermuara kepada kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

      Ketidakadilan dalam pembagian kue pembangunan dan hasil sumber daya alam Riau telah melahirkan rasa marah dan perlawanan di kalangan masyarakat Riau, sehingga muncul berbagai wacana antara lain wacana Riau Merdeka, dan wacana Riau menjadi negara bagian dalam sistem federal, selain itu ada kelompok masyarakat yang cukup puas dengan otonomi luas. Adanya berbagai wacana tersebut yang mendorong dilaksanakannya KRR II tersebut untuk mencari aspirasi mana yang didukung oleh mayoritas masyarakat Riau. Selain itu KRR II diperlukan untuk menghimpun aspirasi masyarakat Riau terkait agenda yang harus diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat Riau.

      Ada 3 (tiga) agenda yang dibahas di dalam KRR II yakni agenda bidang politik dan pemerintahan, agenda bidang ekonomi dan agenda bidang sosial budaya. Agenda bidang ekonomi dan sosial budaya dapat diputuskan secara musyawarah mufakat, sedangkan agenda bidang politik dan pemerintahan diputuskan secara voting.

      Voting dilakukan terhadap 3 aspirasi/wacana yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Riau waktu itu, yakni aspirasi/wacana Riau Merdeka yang dimotori oleh Prof. dr. Tabrani Rab dan kawan-kawan serta didukung oleh para aktivis reformasi. Aspirasi/wacana menuntut negara federal yang dimotori oleh Sarwan Hamid, Fauzi Kadir dkk serta aspirasi/wacana menuntut otonomi yang luas dipelopori oleh Tenas Effendi, Makmur Hendrik dan Tarlaili. Karena tidak didapat mufakat melalui musyawarah akhirnya dilakukan voting dan hasil perhitungan suara dimenangkan oleh wacana Riau Merdeka. Untuk menjabarkan Keputusan KRR II tersebut dibentuk Badan Pekerja KRR II yang diketuai oleh Al Azhar dan seluruh aktifis yang mendukung wacana Riau merdeka duduk di dalam BP-KRR II. Sayangnya sampai saat ini BPKRR II tidak dapat merumuskan Riau Merdeka sebagai sebuah konsep perjuangan.

      Akan tetapi beberapa keputusan KRR II di bidang ekonomi, sosial dan budaya telah tersosialisasi dengan baik walaupun belum sepenuhnya berhasil, antara lain :

• Menuntut agar peluang kerja di sektor pemerintahan dan swasta dibuka dan diperuntukkan seluas-luasnya bagi putera Melayu Riau.
• Menuntut penghentian penjarahan hutan dan illegal loging dan menghentikan penambangan liar secara keseluruhan terutama yang nyata-nyata merusak lingkungan dan ekosistem.
• Memperjuangkan dilaksanakan kegiatan latihan kerja dan pendirian BLK dan Politeknik dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja siap pakai. Hasilnya didirikan BLK dan Politeknik di Batam, dan Politeknik Caltex di Pekanbaru.
• Memasyarakatkan secara luas pakaian Melayu seperti baju kurung dan teluk belanga sebagai pakaian resmi baik dikalangan pelajar, mahasiswa, PNS, swasta, sampai pejabat-pejabat pemerintahan.
• Penggunaan huruf Arab Melayu untuk nama jalan, nama bangunan pemerintahan maupun swasta.
• Penggunaan Bahasa Melayu di dalam acara-acara resmi pemerintahan.
• Menjadikan Bahasa Melayu dan Budaya Melayu sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
• Penggunaan Sastra Melayu (pantun, syair, gurindam) dalam pertemuan dan acara-acara resmi pemerintahan maupun swasta.

      Dengan dilaksanakannya KRR II, terjadi perubahan paradigma kehidupan masyarakat Melayu Riau sebagai berikut :

• Melalui KRR II orang Melayu Riau secara terang-terangan telah berani mengaktualisasikan diri, bahwa “kami Orang Melayu, Negeri ini Negeri Melayu, kami hidup beradat dan berbudaya Melayu”.
• KRR II telah mengantarkan kembali Orang Melayu Riau sebagai Tuan di Negeri sendiri, bukan setakat sebagai penonton.
• KRR II telah meletakkan marwah Melayu pada tempat yang sepatutnya, tempat yang tinggi dan terpuji. Sebagai lembaga yang melaksanakan KRR II tersebut, maka adalah tanggung jawab FKPMR untuk tetap menjaga dan mengawal marwah Melayu agar tetap berada pada tempat yang sepatutnya, tinggi dan terpuji.

3. Menuntut Pengelolaan Wilayah Penambangan Minyak CPP (Castal Plain Pekanbaru) Block untuk diserahkan kepada Riau (Tahun 2000 -2001).

      Gubernur Riau Saleh Djasit membentuk Tim Migas Riau sebagai perumus konsep untuk merebut CPP Block. Untuk melakukan lobi-lobi politik dibentuk Tim CPP Block DPRD Riau ditambah Tokoh-tokoh masayarakat. Sedangkan gerakan perjuangan di lapangan dipusatkan di FKPMR, dengan menghimpun semua kekuatan dan komponen masyarakat Riau baik mahasiswa, akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, buruh dan warga Riau lainnya. Wilayah penambangan yang berakhir kontraknya di tahun 2001, akhirnya diserahkan kepada Riau, meskipun kemudian ternyata tokoh-tokoh dari Kabupaten Siak yang tidak ikut berjuang justru yang menikmatinya, karna menganggap Siak lebih berhak untuk mengelola blok tersebut.

4. Secara konsisten FKPMR bersama Aktifis Lingkungan memperjuangkan dihentikannya penjarahan hutan alam di Riau.

      Menurut data dari Walhi hutan alam Riau pada tahun 2007 hanya tersisa ± 1 juta hektar, semetara tingkat degradasi hutan meningkat tajam, sebelum era otonomi degradasi hutan Riau 150.000 Ha/tahun, pasca otonomi daerah meningkat menjadi 200.000 Ha/tahun. Sehingga dikhawatirkan hutan alam Riau akan segera punah jika tidak segera diantisipasi dan diperjuangkan.

5. Dari waktu ke waktu FKPMR terus mendesak Gubernur Riau untuk menghentikan bencana asap, dan bersama komponen masarakat lainnya (seperti LAM Riau) dan para aktifis lingkungan, memberikan masukan kepada Gubernur Riau bagaimana menanggulangi karhutla, dan hasilnya tahun 2016, 2017, 2018 Riau bebas bencana asap. Demikian juga di tahun - tahun berikutnya karhutla agar dapat dipersempit areal dan dampaknya.

6. Tahun 2019 FKPMR kembali mendesak Gubernur Riau untuk segera menghentikan kebakaran lahan dan hutan di Riau, serta membebaskan masyarakat Riau dari bencana asap. Sampai hari ini belum ada konsep yang jelas dari Gubernur Riau untuk membebaskan Riau dari bencana asap dalam jangka panjang dan permanen.

7. FKPMR, juga menyusun konsep pemikiran Pengelolaan Block Rokan oleh Daerah dan Masyarakat Riau. Block Rokan yang merupakan blok penambangan migas terbesar di Riau berakhir kontraknya pada tahun 2021, dan pemerintah pusat menyerahkan wilayah kerja penambangan tersebut kepada Pertamina. FKPMR telah menyampaikan pokok-pokok pikiran agar masayarakat Melayu Riau menerima sebesar-besarnya manfaat dari penambangan migas di wilayah tersebut. Pokok-pokok pikiran tersebut sampai saat ini belum diakomodir sebagaimana mestinya baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

8. FKPMR secara terus-menerus dan berkesinambungan memberikan dukungan dan pendampingan terhadap masyarakat tempatan dalam setiap konflik agraria, baik konplik pertanahan, perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup.

9. Memberikan masukan pemikiran kepada pemerintah daerah dan instansi vertical terkait yang menyangkut kepentingan masyarakat tempatan terutama yang berkenaan hajat hidup dan kehidupan serta masa depan generasi yang akan datang.

10. FKPMR merupakan rumah aspirasi bagi masyarakat tempatan memperjuangkan keperntingannya, ruang kehidupannya,serta kepentingan anak cucunya.

11. FKPMR secara terus menerus berupaya menjaga persatuan dan keutuhan masyarakat melayu riau yang memiliki orientasi politik yang berbeda – beda terutama dalam rangka pemilu dan pilkada agar tidak terpecah belah.

12. FKPMR secara konsisten menjaga dan mengupayakan agar Nilai-nilai Melayu dapat terus hidup dan terpelihara dengan baik didalam masyarakat Riau yang heterogen dan terus berkembang.